Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2023-2042 of 5995
-
KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)
(2014-01-24)Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenyataan yang ada, tidak semua tujuan perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan keinginan. Persoalan akan timbul apabila suami istri ... -
KAJIAN YURIDIS UNSUR PERSELISIHAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP SESEORANG YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 552/Pdt.G/2003/PA Jr)
(2015-12-08)Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian, dan kedudukan surat izin dari atasan sebagai syarat pengajuan perceraian bagi ... -
Kajian Yuridis Usulan Pemberhentian Wakil Presiden Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kasus Dana Talangan (Bail Out) Bank Century Menurut Undang-Undang Dasar 1945
(Fakultas Hukum, 2010-06-21)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh kondisi perpolitikan negara yang tidak stabil berkaitan dengan pengucuran dana talangan (bail out) bank Century. Bank tersebut dianggap bank gagal oleh anggota DPR, lantas ... -
KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS RUMAH (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)
(2015-12-01)Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum ... -
KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(2014-01-28)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ... -
KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(2013-12-05)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ... -
KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI AFRIKA SELATAN
(2014-01-27)Unsur-unsur negara hukum setidaknya ada beberapa hal yaitu adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pengakuan/jaminan terhadap hak-hak asasi, dan adanya pemisahan kekuasaan negara/pembagian kekuasaan. ... -
KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)
(2014-01-29)Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan ... -
KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)
(2013-12-05)Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan ... -
Kajian YuridissPutusansMahkamah KonstitusisNomor 47/PUU-XIV/2016 Berkaitan Kepesertaan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(2019-04-25)Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulanSsebagaiSberikut: 1. DasarSPertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUUXIV/2016 menolak perkara ... -
KAJIANYURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)
(2014-01-18)Anak adalah suatu anugerah dan titipan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai pelaku dan korban tindak ... -
KAJIANYURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
(2013-12-11)Anak adalah suatu anugerah dan titipan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai pelaku dan korban tindak ... -
KAJlAN TENTANG HAK HUNI ATAS RUMAH DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER
(2017-11-29)Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada ... -
KAJlAN TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(2018-04-13)Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Substansi Perpres No. 36 Tahun 2005 tidak semakin menjadi lebih baik bahkan terkesan tumpang tindih, ada beberapa Pasal yang kurang ... -
KAJlAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA EDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG HAl( CIPTA DAN HAK MEREK (Studi Kasus Putusao MARl No.02.PKIN/HaKIl2003)
(2015-11-23)Adanya globalisasi termasuk dalam hal perdagangan yang menciptakan sebuah sistim pasar bebas, menjadikan produk-produk dengan beragam jenis dan dari berbagai negara kini dengan mudah ditemui dalam pasar domestik, dan hal ... -
KAJlAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP TIRKAH ORANG TUA ANGKAT (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 37/ Pdt.P/ 2003/ PA.Jr)
(2018-04-16)Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam pembahasan di muka maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut; 1. Bahwa dalam Hukum Islam diperkenankan mengangkat anak asalkan memperlakukan sebagai anak dalam ... -
KAJlAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKl LIMA DI KABUPATEN JEMBER
(2017-12-19)Permasalahan yang biasanya banyak timbul dikota-kota besar adalah masalah pedagang kaki lima. Sering kita lihat di semua media massa masalah pedagang kaki lima seakan-akan tidak ada putus-putusnya dan sepertinya masalah ... -
KAJlAN YURIDlS PELAKSANAAN PEMBlAYAAN PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) "BERKAH" DI TRENGGALEK
(2018-04-13)1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada BMT "Berkah" Trenggalek, seyogyanya ada pemisahan antara bagian administrasi pembiayaan, teller, dan customer service sehingga dengan adanya pemisahan itu akan diketahui dengan jelas ... -
KAJlAN YURlDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI MATERllL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/ PUU-Il/ 2004)
(2018-04-13)Penulis menyarankan agar supaya para hakim konstitusi mempunyai kemampuan dan menguasai teori-teori penafsiran dengan tujuan agar tidak terjadi penafsiran ganda terhadap UUD, sehingga Hakim Konstitusi harus dipilih dari ... -
KAJlAN YURlDJS TENTANG LARANGAN PERKAWlNAN GA'E - HO'O MENURUT HUKUM ADAT NGA'DHU (WOE NGADHU-BHAGA) FLORES
(2015-11-25)Pada umumnya hukum adat meliputi perihal hukum tata negara adat, pidana adat, perdata adat, perkawinan, kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Berbicara mengenai perkawinan berawal dan sifat dasar manusia sebagai ...