Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 2016-2035 of 5992
-
KAJIAN YURIDIS TERHADAP WARIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KASUS PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM
(2015-11-05)Dalam KUHP tidak terdapat pegertian mengenai waria dan perlindungannya. Namun dengan adanya Perda No. 14 Tahun 2001, tentang penanganan prostitusi di Kabupaten Jember dan peraturan perundang-undangan lainnya diharapkan ... -
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH PRAJURIT TNI (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07/PK/MIL/2006)
(2014-01-22)Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan ; antara lain berupa tindakan merusak kesusilaan di hadapan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Tindak ... -
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(2014-01-19)Perkembangan kasus narkoba dan masalah penyelahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut ... -
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Putusan No :186/Pid B/2003/PN. Sda)
(2013-12-25)Perkembangan kasus narkoba dan masalah penyelahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut ... -
KAJIAN YURIDIS TINDAKAN UNLOCKING OLEH PENGGUNA PAKET BUNDLING PONSEL ESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-01-27)Salah satu cara dalam meraih simpati pasar adalah dengan melakukan penjualan secara bundling. Bundling adalah menjual ponsel berikut kartunya secara bersama-sama dan tidak (bermaksud) terpisahkan. Ponsel yang dijual tersebut ... -
KAJIAN YURIDIS TINDAKAN UNLOCKING OLEH PENGGUNA PAKET BUNDLING PONSEL ESIA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2013-12-10)Salah satu cara dalam meraih simpati pasar adalah dengan melakukan penjualan secara bundling. Bundling adalah menjual ponsel berikut kartunya secara bersama-sama dan tidak (bermaksud) terpisahkan. Ponsel yang dijual tersebut ... -
KAJIAN YURIDIS TUNTUTAN SITA MARITAL DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 191/Pdt.G/1987/PN. Jkt.Sel)
(2014-01-24)Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenyataan yang ada, tidak semua tujuan perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan keinginan. Persoalan akan timbul apabila suami istri ... -
KAJIAN YURIDIS UNSUR PERSELISIHAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP SESEORANG YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 552/Pdt.G/2003/PA Jr)
(2015-12-08)Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah batasan unsur perselisihan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian, dan kedudukan surat izin dari atasan sebagai syarat pengajuan perceraian bagi ... -
Kajian Yuridis Usulan Pemberhentian Wakil Presiden Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Kasus Dana Talangan (Bail Out) Bank Century Menurut Undang-Undang Dasar 1945
(Fakultas Hukum, 2010-06-21)Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh kondisi perpolitikan negara yang tidak stabil berkaitan dengan pengucuran dana talangan (bail out) bank Century. Bank tersebut dianggap bank gagal oleh anggota DPR, lantas ... -
KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS RUMAH (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)
(2015-12-01)Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum ... -
KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(2014-01-28)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ... -
KAJIAN YURIDIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(2013-12-05)Praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam ... -
KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI AFRIKA SELATAN
(2014-01-27)Unsur-unsur negara hukum setidaknya ada beberapa hal yaitu adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pengakuan/jaminan terhadap hak-hak asasi, dan adanya pemisahan kekuasaan negara/pembagian kekuasaan. ... -
KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)
(2014-01-29)Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan ... -
KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)
(2013-12-05)Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan ... -
Kajian YuridissPutusansMahkamah KonstitusisNomor 47/PUU-XIV/2016 Berkaitan Kepesertaan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(2019-04-25)Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulanSsebagaiSberikut: 1. DasarSPertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUUXIV/2016 menolak perkara ... -
KAJIANYURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 47/ Pid. B/ 2009/ PN. Jr)
(2014-01-18)Anak adalah suatu anugerah dan titipan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai pelaku dan korban tindak ... -
KAJIANYURIDIS KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA DALAM PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
(2013-12-11)Anak adalah suatu anugerah dan titipan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai pelaku dan korban tindak ... -
KAJlAN TENTANG HAK HUNI ATAS RUMAH DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER
(2017-11-29)Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada ... -
KAJlAN TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(2018-04-13)Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Substansi Perpres No. 36 Tahun 2005 tidak semakin menjadi lebih baik bahkan terkesan tumpang tindih, ada beberapa Pasal yang kurang ...