Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1972-1991 of 5992
-
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN
(2014-01-23)Penulisan skripsi ini berjudul, “Kajian Yuridis Terhadap Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Izin Atasan”, bertujuan khusus untuk : 1) Untuk memahami suatu ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH
(2014-01-27)Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH
(2014-01-27)Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH
(2013-12-04)Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001 )
(2014-01-29)Interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan hidup itu terus tumbuh seiring dengan tantangan perubahan zaman. Pemenuhan kebutuhan manusia ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Studi Putusan Nomor 13/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST)
(2015-11-18)Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST., yang mengabulkan permohonan pailit atas PT. Prudential Life Assurance adalah tidak tepat, sebab fakta atau keberadaan utang dalam sengketa antara Pemohon ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA
(2013-12-16)Indonesia sebagai negara hukum, salah satu kewenangan konstisusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoesia Nomor 129/PHPU.D-VIII/2010
(2014-01-22)Indonesia sebagai negara hukum, salah satu kewenangan konstisusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PELAYAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(2014-04-15)Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : Pertama, Kewenangan Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dalam hal Pengaturan tentang lembaga ombudsman di dalam Keputusan ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN JEMBER DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
(2013-12-16)Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan terhadap suatu daerah. Salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYEDIAAN KENDARAAN PENJEMPUT PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (CURAHTAKIR KECAMATAN TEMPUREJO) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2013
(2014-03-21)Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor 78 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... -
Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfers) oleh Pemerintah Daerah
(Fakultas Hukum, 2022-11-24)Build Operate and Transfer) is a form of cooperation agreements carried out between the holders of rights to land by investors, stating that the holders of land rights would entitle the investor to erect a building during ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULAR KARTU HALO PASCA BAYAR DENGAN TELKOMSEL
(2015-12-07)HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PELANGGAN DAN TELKOMSEL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER GSM TELKOMSEL , KESEIMBANGAN PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER GSM TELKOMSEL DAN UPAYA ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)
(2014-01-28)Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan. “Perkawinan dapat dibatalkan ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)
(2014-01-21)Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan. “Perkawinan dapat dibatalkan ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ADANYA HUBUNGAN NASAB (Studi Putusan No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj) STUDY JURIDICAL TO MARRIAGE ANNUALMENT CONSEQUENCE OF EXISTENCE LINEAGE (Study of Decision No. 1136/Pdt.G/2006/PA.Lmj)
(2014-01-20)Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan. “Perkawinan dapat dibatalkan ... -
Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Pidana Berupa Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Nomor 50/pid.sus/2017/pt.bjm)
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-03-27)Anak marupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk melengkapi kebahagiaan suatu keluarga. Anak juga merupakan aset negara yang menjadi tumpuan untuk meneruskan cita-cita suatu ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2013-12-02)Penulisan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI JEMBER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”, ini ditulis dengan latar belakang diberhentikan ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA BUPATI JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2014-01-21)Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pemberhentian sementara yang dialami oleh Bupati Jember MZA Djalal sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan siapakah ...