Browsing UT-Faculty of Law by Title
Now showing items 1962-1981 of 5995
-
KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK MULTIGUNA PADA PT PLN (PERSERO) KANTOR CABANG KERTOSONO
(2015-11-16)Perjanjian jual Beli tenaga listrik multiguna antara PT PLN (Persero) dengan konsumen merupakan jual beli tenaga listri secara terbatas, pelanggan tenaga listrik multiguna dibagi menjadi menjadi pelanggan PLN yang sudah ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)
(2013-12-02)Pernikahan adalah suatu perbuatan yang suci, dapat dikatakan suci karena dalam suatu pernikahan terdapat hal-hal yang menyangkut tentang keagamaan atau keyakinan kita sebagai umat manusia. Tujuan pernikahan adalah ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG WALI ADLAL DALAM PERKAWINAN ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 0037/Pdt.P/ 2009/PA.Jr)
(2013-09-19)Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap kedua permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas ... -
Kajian yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian site reclamation and filling Laguna view antara PT. Pakuwon Jati dengan PT. Tropical Jaya : studi putusan Mahkamah Agung No. 407 K/Pdt./1998
(2015-12-18)Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. -
KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM
(2014-01-27)Dalam sistem kewarisan Islam yakni dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)
(2013-12-03)Dalam sistem kewarisan Islam yakni dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia ... -
KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)
(2013-09-23)Rumusan masalah sebagai berikut, Pertama apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. ... -
..KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN
(2013-09-23)Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sahnya perkawinan campuran menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta status hak mewaris anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN
(2013-12-03)Dalam kemajuan tekhnologi yang pesat dan canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah antar Negara, ... -
Kajian Yuridis Terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Hak Tanggungan Di Bank
(2018-05-28)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih jauh tentang tanggung jawab suami isteri terhadap harta kekayaannya selama perkawinan. Pada prinsipnya untuk membuktikan pemilikan suatu tanah sebagai ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (Ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
(2015-11-26)Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tentang adanya impor limbah B3 setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, serta untuk mengkaji dan menganalisis proses yang dapat ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN
(2014-01-23)Penulisan skripsi ini berjudul, “Kajian Yuridis Terhadap Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Izin Atasan”, bertujuan khusus untuk : 1) Untuk memahami suatu ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH
(2014-01-27)Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH
(2014-01-27)Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JEMBATAN TIMBANG DALAM FUNGSI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG OLEH PEMERINTAH DAERAH
(2013-12-04)Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001 )
(2014-01-29)Interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan hidup itu terus tumbuh seiring dengan tantangan perubahan zaman. Pemenuhan kebutuhan manusia ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (Studi Putusan Nomor 13/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST)
(2015-11-18)Putusan Pengadilan Niaga Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NIAGA/JKT.PST., yang mengabulkan permohonan pailit atas PT. Prudential Life Assurance adalah tidak tepat, sebab fakta atau keberadaan utang dalam sengketa antara Pemohon ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA
(2013-12-16)Indonesia sebagai negara hukum, salah satu kewenangan konstisusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI DALAM MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoesia Nomor 129/PHPU.D-VIII/2010
(2014-01-22)Indonesia sebagai negara hukum, salah satu kewenangan konstisusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Pasal 24 C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengadili pada tingkat ...