Search
Now showing items 51-60 of 115
ANALISIS PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI KELUARGA TERHADAP INVESTASI PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS
(2015-12-07)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap investasi pendidikan di Sekolah Menengah Tingkat Atas di kecamatan Prajekan, kabupaten Bondowoso, serta menganalisis kebijakan ...
Penemuan Hukum Berbasis Hukum Progresif Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2015-12-10)
Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang
dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
PERLINDUNGAN HUKUM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(2015-12-10)
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dimana semuanya berdasar atas
hukum dan bukan negara kekuasaan belaka (machstaat). Didalam Undang-
Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 27I yang mengatur tentang
persamaan ...
PENGARUH PERSEPSI ATAS PENGHARGAAN DAN PENILAIAN KINERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN PEGAWAI DI PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
(2015-12-10)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reward intrinsik terhadap kepuasan kerja pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, menguji pengaruh reward ekstrinsik terhadap kepuasan kerja pegawai di ...
ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN SERTA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (SUATU TELAAH EMPIRIK KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR)
(2015-12-10)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan belanja modal daerah, efektivitas, dan efisiensi manajemen serta kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dan untuk menganalisis pengaruh belanja modal ...
KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) GOLONGAN C DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) DENPASAR
(2015-12-10)
Kesadaran masyarakat yang semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mengharapkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam mendapatkan ...
PERWUJUDAN ASAS NETRALITAS BIROKRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(2015-12-10)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan
jawaban atas berbagai persoalan mengenai pengelolaan manajemen ASN untuk menghasilkan
pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ...
PENGATURAN TATANIAGA GULA NASIONAL DALAM MENCIPTAKAN SWASEMBADA GULA
(2015-12-07)
rah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan social. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ...
PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
(2015-12-10)
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di
Indonesia disamping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat ...
CITY BRANDING PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO
(2015-12-07)
Daerah harus mampu mengembangkan perekonomiannya agar
berkontribusi positif bagi perekonomian nasional dan dapat membuka kesempatan
kerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan
percepatan ...