Browsing UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana) by Title
Now showing items 17237-17256 of 61695
-
Hak Konstitusional Perlindungan Data Pribadi pada Penggunaan Civic Tech dalam Perkembangan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2023-06-20)Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang terlaksana selama ini masih mendapatkan permasalahan, utamanya dalam penggunaan data Pemilih. Sebagaimana data Pemilih digunakan pada keseluruhan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari ... -
HAK KORBAN UNTUK MEMPEROLEH RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2014-01-21)Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking) adalah perbuatan yang secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedalam perbudakan, baik perbudakan badaniah maupun rohaniah (sebagai akibat adanya eksploitasi seksual). ... -
Hak Memilih Warga Negara Dengan Status Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Umum
(2019-09-25)Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Hukum pemilu di Indonesia tidak mengatur anak berkewarganegaraan ganda memiliki hak pilih atau tidak dan karenanya bisa menjadi pemilih dalam pemilu di ... -
Hak Menumpang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria
(2018-11-15)Hak menumpang merupakan suatu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman yang ada pada tanah milik orang lain, biasanya dengan membayar sejumlah uang sebagai pengganti kerugian bagi pemilik tanah. -
HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
(2013-12-14)Indonesia yang menganut sistem presidensiil menyebut lembaga wakil rakyat dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah Amandemen ke II UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. ... -
HAK MILIK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM, 2023-08-03)Hak milik diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, baik untuk tanah maupun keperluan membangun sesuatu tanah. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum mengenai pertanahan dan dampak yang ditimbulkan jika pihak yang tidak tepat ... -
HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT
(2018-07-05)Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk ... -
Hak Nasabah Penyimpan Dana pada Saat Bank Perkreditan Rakyat Mengalami Likuidasi
(2018-12-03)Bank sebagai badan hukum dalam melaksanakan kegiatannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kegiatannya Bank menghimpun dana dari masyarakat berupa menyimpan uang di Bank dan menyalurkan ... -
Hak Nasabah Penyimpan Dana Pada Saat Bank Perkreditan Rakyat Mengalami Likuidasi
(2018-12-05)Bentuk tanggung jawab Bank Perkreditan Rakyat yang dilikuidasi terhadap nasabah penyimpan dana adalah tanggung jawab terbatas, yang artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang ... -
Hak Nasabah Penyimpan Dana Pada Saat Bank Perkreditan Rakyat Mengalami Likuidasi
(2018-07-09)skripsi ini membahas pertama, terdiri dari bank, pengertian bank, fungsi dan tujuan bank, jenis bank; kedua, yakni mengenai nasabah, pengertian nasabah dan hak dan kewajiban nasabah; ketiga terdiri dari likuidasi, pengertian ... -
Hak Nasabah Penyimpan Dana Pada Saat Bank Perkreditan Rakyat Mengalami Likuidasi the Right Depositors as a Result of Bank Perkreditan Rakyat Experienced Liquidation
(2018-07-09)Bank sebagai badan hukum dalam melaksanakan kegiatannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kegiatannya Bank menghimpun dana dari masyarakat berupa menyimpan uang di Bank dan menyalurkan ... -
HAK ORANG TUA DALAM MENGELOLA HARTA WARIS ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 70/Pdt.P/2015/PN.Kdr.
(2018-04-03)Tujuan perkawinan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita ... -
Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Objek Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Atas Tanah
(FAKULTAS HUKUM, 2020-06-19)Hak pakai adalah tanah yang diperuntukkan untuk digunakan dan dipungut hasil tanahnya dimana status tanah tersebut dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajibannya ditentukan oleh ... -
Hak Pekerja Dalam Melakukan Mogok Kerja
(2019-04-25)Hasil dari penelitian ini terdiri atas dua hal, Pertama, Secara normatif mogok kerja diakui sebagai hak pekerja/ buruh. Di samping itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang ditunda pelaksanaannya sampai ... -
Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum the Rights of Disabilities in Implementation of Election
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020-06-17)Pemilihan umum atau yang sering disebut dengan pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang hanya dilaksanakan oleh negara penganut sistem demokrasi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam ... -
Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
(2019-02-20)Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di ... -
Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda
(2019-05-09)unsur dari negara adalah rakyat, sehingga rakyat harus dihubungkan dengan negara, maka dari itu rakyat harus diartikan sebagai warga negara yang dibedakan dengan orang asing. Setiap Warga Negara harus memiliki kewarganegaraan ... -
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2017-02-27)Pada Tanggal 3 Juli 2015 Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Moeldoko yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan ... -
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2017-04-06)Pada Tanggal 3 Juli 2015 Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Moeldoko yang telah memasuki masa pensiun. Pelantikan ... -
Hak Suami Untuk Melakukan Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 110/Pdt.G/2017/Pa.Mn)
(2019-08-21)Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia . Perkawinan yang dilakukan bukan hanya timbul dari dorongan lahiriah dan batiniah tetapi ...