Browsing Fakultas Hukum by Issue Date
Now showing items 41-60 of 157
-
PENCUCIAN UANG DAN KEJAHATAN TERORGANISIR
(2013-07-04)One of the major activities of transnational criminal organizations is profit taking. Although a considerable portion of this come from drug trafficking, other forms of transnational crime may account for a significantly ... -
DAMPAK DUMPING TERHADAP UMKM (USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH):Suatu kajian dalam perspektif Hukum Dagang Internasional
(2013-07-04)Tujuan utama bisnis internasional adalah akumulasi keuntungan sebesarbesarnya ( optimum profit). Tujuan ini merupakan karakteristik dasar perdagangan internasional yang berkembang dari sekedar lintasan pertukaran hasil ... -
IDE PENAYANGAN KORUPTOR DI TELEVISI
(2013-07-04)Ide penayangan wajah koruptor sebenarnya Mencari alternatif sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Kadish 1 mengajukan alternatif berupa memberikan “cap” jahat kepada korporasi. Menurut Kadish, memberikan ... -
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI
(2013-10-08)Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulanginya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus ... -
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG
(2013-10-08)Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (derivatife crime) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (predicate crime), seperti tindak pidana korupsi. Mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian ... -
Upaya Hukum Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Optimalisasi Fungsi dan Kewenangan Perum Bulog
(2013-10-22)Food represent one of the requirement of human being fundamental which must available in enough amount and in good quality. For that purposes governmental mentioned deliver levying of shell of rice or unhulled paddy to ... -
Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
(2013-10-22)Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali ... -
Eksistensi Tindak Pidana Adat Bali di Kota Denpasar
(2013-10-22)This title is about the existence of Balinese Adat Crime in Denpasar the location of this research is on Paguyuban Village, sub district of north Denpasar, District of Denpasar bali. The Comprehension of Balinese youth on ... -
KEDUDUKAN SAKSI DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN PIDANA YANG BEBAS KORUPSI
(2013-11-26)Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti hukum. Pandangan ini terlihat sejak KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenyataanya saksi ... -
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENERAPAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK PANGAN OLAHAN
(2013-12-10)Produk pangan olahan yang beredar dipasaran belum semuanya memberikan jaminan atas mutu dan keamanan pangan bagi konsumen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus yang menimpa konsumen akibat mengkonsumsi produk ... -
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2013-12-17)Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut UUTPT-2003, didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan pengaturan ... -
ASPEK PEMBUKTIAN DALAM MALPRAKTEK MEDIK
(2013-12-17)Dalam menjalankan fungsinya ditengah-tengah masyarakat, dokter mempunyai kedudukan yang unik. Adanya kedudukan yang unik tersebut, tentu saja memberikan beban baru bagi setiap orang yang memilih profesi dokter sebagai ... -
ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2013-12-17)Sebagai negara hukum dan telah merasakan dampak dari korupsi, Indonesia terus berupaya secara konkrit untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip pembuktian terbalik merupakan salah ... -
PASAR KOMODITI: Perdagangan Berjangka & Pasar Lelang Komoditi
(2013-12-24)Penulisan buku ini kami lakukan dengan penuh pertimbangan. Berikut ini beberapa pertimbangan penulisan buku tentang pasar komoditi ini : 1. Kegiatan bisnis perdagangan komoditi (perdagangan berjangka komoditi, pasar lelang ... -
SUKSES BISNIS RITEL MODERN
(2013-12-24)Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji Syukur kami bertiga haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Baik, atas segala Bimbingan-Nya sehingga kami bertiga berhasil menyelesaikan penulisan buku ke 18 ... -
OPTIMALISASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA MOGOK BURUH
(2013-12-24)Negara Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum. Di dalam batang Tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa ... -
PERMOHONAN PENETAPAN STATUS SEBAGAI ANAK ANGKAT SETELAH ORANG TUA ANGKAT MENINGGAL DUNIA (Penetapan Nomor : 56 / Pdt.P / 1996 / PN. Bwi)
(2014-01-17)Hakekatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat mengikat hubungan perkawinan dan menjadi penerus keturunan orang tuanya. Keberadaan anak sangat penting bagi suami istri. Kenyataannya, tidak ... -
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUDAYA ASLI BANGSA (FOLKLORE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(2014-01-24)Untuk melindungi folklor milik Indonesia, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dengan melakukan berbagai macam upaya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan atas folklor ... -
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK
(2014-01-24)Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan bangsa Indonesia ke depan. Berdasarkan hal tersebut anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban ... -
PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-01-24)Upaya pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan ...