Browsing Fakultas Hukum by Issue Date
Now showing items 21-40 of 157
-
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN KEJAHATAN KORPORASI
(2013-07-04)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage through ... -
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA EKONOMI MELALUI SARANA UUTPE (Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana)
(2013-07-04)To make the economic criminal law (UUTPE) to be effective after the physical revolution is an effort to pacify the economic development. However in the subsequent development, the UUTPE is just the history. In the cope ... -
KARTEL LAYANAN PESAN SINGKAT (SMS off-net Antar Operator) SEBAGAI BAGIAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2013-07-04)Kesimpulan yang dapat diambil bertdasarkan pembahasan di atas adalah sebagai berikut : 1. Kriteria Kartel dalam UU No 5 Tahun 1999 dapat dicermati dalam pasal 11 yaitu adanya perjanjian, perjanjian tersebut dilakukan dengan ... -
KORUPSI, POLITIK DAN PILKADAL (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)
(2013-07-04)To execute the election of local government directly has potentially to encourage opportunity to local government elected to commit corruption. Because of execution process of that election. From the pre conditioned ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
(2013-07-04)Keberadaan penanaman modal asing di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan di Indonesia.Jumlah Investor Asing dipengaruhi oleh political will dari Pemerintah serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum ... -
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, maka negara harus bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap ... -
MEMERANGI KORUPSI DENGAN HUKUM PIDANA
(2013-07-04)Korupsi sebagai bagian dari permasalahan kejahatan pada umumnya, telah menjadikannya sebagai suatu komuditi. Betapa tidak, ketika berlangsungnya kampanye partai politik sampai dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil ... -
KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL
(2013-07-04)In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2013-07-04)Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan ketentuan ... -
ASPEK YURIDIS PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM
(2013-07-04)Pengembangan UMKM selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan permodalan dan manajemen. Kendala akses modal dari perbankan membuat UMKM memilih alternatif pembiayaan Modal Ventura. Modal Ventura ... -
PEMBINAAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
(2013-07-04)Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Anak yang usianya masih muda memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Sesuai dengan judul yang telah diajukan di atas, maka mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam sistem hukum pidana nasional. Mengingat dalam ... -
PERKEMBANGAN STUDI TENTANG KORBAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
(2013-07-04)Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh Stanciu tersebut, maka yang menjadi pertanyaan apakah kedudukan korban akan selalu ditempatkan pada posisi marginal? Pertanyaan ini penting dikemukakan, karena pada hakikatnya ... -
PENGGUNAAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Pengantar Diskusi)
(2013-07-04)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Undang-undang ... -
KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(2013-07-04)Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. ... -
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2013-07-04)Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul release ... -
PENDEKATAN NON-PENAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD
(2013-07-04)Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu negara tidak ada hukum, atau lebih dikerucutkan lagi kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu pemerintahan desa tidak ada aturan yang mengatur hubungan, ... -
KORPORASI DAN POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU
(2013-07-04)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage ... -
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
(2013-07-04)Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsorcing dalam hal ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PEMBANTU RUMAH TANGGA
(2013-07-04)Pembantu Rumah Tangga (PRT) berhak mendapat kondisi kerja yang layak. ILO menghasilkan Konvensi ILO No. 189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini merupakan perlindungan bagi pembantu rumah tangga ...