Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 41-60 of 157
-
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(2014-07-08)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari ... -
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(2013-07-04)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari perkembangan ... -
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebenarnya ada hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang meninggalkan konsep negara klasik (Negara Penjaga Malam). Dalam kaitan ... -
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, maka negara harus bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap ... -
KEDUDUKAN SAKSI DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN PIDANA YANG BEBAS KORUPSI
(2014-07-08)Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti hukum. Pandangan ini terlihat sejak KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenyataanya saksi ... -
KEDUDUKAN SAKSI DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN PIDANA YANG BEBAS KORUPSI
(2013-11-26)Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti hukum. Pandangan ini terlihat sejak KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenyataanya saksi ... -
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(2014-01-24)Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil saham perusahaan untuk jangka waktu ... -
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(2014-07-08)Penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil saham perusahaan untuk jangka waktu ... -
KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(2014-07-08)Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. ... -
KEJAHATAN KORPORASI DAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
(2013-07-04)Kejahatan korporasi dalam kenyataannya dapat juga merambah ke dalam bidang politik, yaitu seperti sumbangan dana kampanye pemilihan umum dengan tujuan untuk menikmati fasilitas birokrasi demi untuk keuntungan ekonomi. ... -
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI
(2015-07-27)Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulanginya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus ... -
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI
(2014-07-08)Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulanginya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) ... -
KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI
(2013-10-08)Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulanginya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus ... -
Kekuasaan Kehakiman dan Konstitusi
(2014-07-08)The mission of the sacred judicial institution in Indonesia to enforce the law for justice, both for individuals and for society, nation and state. To carry out that mission, the judge granted a free and independent ... -
Kelemahan Aspek Yuridis dalam Penegakan Hukum untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi
(2014-04-10)Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak ... -
KEMUNGKINAN MONEY LAUNDERING DALAM PILKADA
(2014-07-08)Advances in information tecknology and the associated process of globalization have not only increased the possibilities for the perpetration of economic crimes, but have also made the impact of such crime harder to ... -
KEMUNGKINAN MONEY LAUNDERING DALAM PILKADA
(2013-07-04)Advances in information tecknology and the associated process of globalization have not only increased the possibilities for the perpetration of economic crimes, but have also made the impact of such crime harder to contain. ... -
KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Suatu kejahatan, betapapun sederhananya tetap mengandung unsur merugikan, baik secara materiil (kebendaan) maupun immaterial (seperti rasa cemas, tidak aman, dan sebagainya). Dalam hubungan ini John Lewis Gillin sebagaimana ... -
KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Oleh karena karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan ini, merupakan kejahatan dengan tanpa menggunakan kekerasan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional, akan tetapi dampak yang ... -
KORPORASI DAN POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU
(2014-07-08)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage ...