Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 26-45 of 157
-
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Apalagi di abad XXI ini, perkembangan dunia perbankan semakin menunjukkan peranan yang penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Karena, sesuai dengan perkembangan dalam traksaksi modern yang tidak ... -
KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kaitannya dengan upaya mengembangan dunia perbankan, maka unsur kepercayaan masyarakat ini, harus benar-benar dapat dijaga oleh pengelola bank. Apalagi dalam transaksi modern dewasa ini tidak ada lagi yang dilakukan secara ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER (Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)
(2014-07-08)Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2014-07-10)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME
(2013-07-04)Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan raturan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih besar ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER (Beberapa Catatan untuk RUU tentang Teknologi Informasi)
(2013-07-04)Perpaduan teknologi informasi, elektronika, komputer, dan telekomunikasi, memungkinkan terbentuknya jaringan telekomunikasi global yang mampu membuat terhubungnya jaringan komputer secara bersamaan di seluruh dunia. Jaringan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2014-07-10)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Pada ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2014-07-10)Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Pada ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2013-07-04)Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan ketentuan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANGUNDANG TENTANG PERKAWINAN
(2013-07-04)Kebijakan yang hendak memasukan ketentuan pidana ke dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan kebijakan legislatif yang selalu mencantukan ketentuan ... -
Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Fenomena Sel Berfasilitas Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan
(2015-03-19)Negara merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi pidana (jus puniendi)1terhadap pelanggar hukum. Lembaga peradilan merupakan representasi dari negara dalam menyelesaikan perkara hukum. ... -
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
(2014-07-08)Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak ... -
Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
(2013-10-22)Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali ... -
KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL
(2014-07-08)In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital ... -
KEBIJAKAN PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG PASAR MODAL
(2013-07-04)In this development era, especially economic development in Capital Market, corporation is an important element in realising various legal acts, including crime by corporation and its victim. Therefore, the UUPM (Capital ... -
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(2014-07-08)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari ... -
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA
(2013-07-04)Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari perkembangan ... -
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2014-07-08)Ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, sebenarnya ada hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang meninggalkan konsep negara klasik (Negara Penjaga Malam). Dalam kaitan ... -
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
(2013-07-04)Kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, maka negara harus bertanggungjawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia yang merupakan perwujudan perlindungan terhadap ... -
KEDUDUKAN SAKSI DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN PIDANA YANG BEBAS KORUPSI
(2014-07-08)Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti hukum. Pandangan ini terlihat sejak KUHP hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kenyataanya saksi ...