Browsing Fakultas Hukum by Title
Now showing items 130-149 of 157
-
REFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(2014-07-10)Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ... -
REFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG PROTAGONIS
(2013-07-04)Penempatan Polisi di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, oleh pemerintah dinilai tidak layak, karena mengingat kewenangan Kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-01-24)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ... -
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN ANTARA MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
(2014-07-08)Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) tidak jelas mengatur tentang kedudukan dan tata hubungan kerja antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di Indonesia. Pengaturan ketiga lembaga tersebut ... -
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2014-07-10)Sebenarnya jika menelusuri sejenak riwayat perihal timbulnya klausul release and discharge adalah tidak terlepas dari keinginan pengembalian uang negara (rakyat) secepatnya yang telah dipakai oleh para debitur, yaitu ... -
“RELEASE AND DISCHARGE” SIAPA YANG AKAN TANDA TANGAN?
(2013-07-04)Isu seputar MSAA dan “Release and discharge” bagaikan sebuah kisah yang tak pernah berakhir dan selalu aktual. Bahkan akhir-akhir ini kisah itu muncul lagi, namun kali ini substansinya bukan pada mengapa ada klausul release ... -
Respon Politik dan Hukum Terhadap Rendahnya Etika dan Moral di Kalangan Oknum Penyelenggara Negara
(2015-03-19)Era reformasi menimbulkan gejolak tuntutan pembaharuan dalam segala bidang, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu agenda tuntutan adalah perbaikan etika dan moral penyelenggara negara. Sebagai ... -
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2014-07-08)Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut UUTPT-2003, didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan ... -
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME
(2013-12-17)Undang-undang No. 15 Tahun 2003 selanjutnya disebut UUTPT-2003, didalamnya mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan pengaturan ... -
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-01-24)Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the existence of adat law, adat law and ... -
THE ROLE OF ADAT LAW IN THE FULFILLMENT OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES AS AN INDONESIAN CITIZEN
(2014-07-04)Before we discuss about the role of adat law in the fulfillment of the constitutional rights of indigenous peoples as a citizen of Indonesia, first discussed notions of adat law, the existence of adat law, adat law and ... -
Status Hukum Keuangan Negara pada BUMN dalam hubungannnya dengan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi
(2014-07-08)this article tries to discuss the separate state finance in BUMN (National Corporation). From a legal perspective, does the legal status of the state finance., which has a separated position and is managed by National ... -
STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA JERMAN, AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS
(2015-06-24)Hampir keseluruhan berjalannya sistem peradilan pidana diawali dengan pengungkapan oleh saksi. Saksi merupakan pintu utama pengungkapan tindak pidana. Perlindungan saksi di Indonesia diatur dalam UU 13 tahun 2006 tentang ... -
SUKSES BISNIS RITEL MODERN
(2014-07-08)Bisnis ritel modern di Indonesia saat ini berkembang semakin pesat seiring kemajuan perekonomian Indonesia. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membuat perkiraan pertumbuhan bisnis ritel modern di tanah air ... -
SUKSES BISNIS RITEL MODERN
(2013-12-24)Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji Syukur kami bertiga haturkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Baik, atas segala Bimbingan-Nya sehingga kami bertiga berhasil menyelesaikan penulisan buku ke 18 ... -
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN KEJAHATAN KORPORASI
(2014-07-10)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage ... -
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN KEJAHATAN KORPORASI
(2013-07-04)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage through ... -
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN KEJAHATAN KORPORASI (Dalam suatu Perbandingan)
(2014-07-10)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage ... -
SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILU DAN KEJAHATAN KORPORASI (Dalam suatu Perbandingan)
(2013-07-04)The form of corporate crime is not only in the field of environment pollution, deceive of consummer, unfair trade practices, etc, but also in the field of politics. In this field, it is usually for economic advantage through ... -
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GRATIFIKASI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(2015-07-28)Pengaturan gratifikasi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berlandaskan filosofi, sosiologis dan yuridis. Pengaturan tersebut dilandaskan pada filosofi, ...