Show simple item record

dc.contributor.advisorEKATJAHJANA, Widodo
dc.contributor.advisorRATO, Dominikus
dc.contributor.advisorHARIANTO, Aries
dc.contributor.authorANGGRAINI, R.A Rini
dc.date.accessioned2021-05-18T04:37:54Z
dc.date.available2021-05-18T04:37:54Z
dc.date.issued2020-08-14
dc.identifier.nim130730101004
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104624
dc.description.abstractKebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendirien_US
dc.language.isoInden_US
dc.publisherFakultas Hukum Universitas Jemberen_US
dc.subjectPeraturan Daerah Pengujian Yudicial Review Pengujian Undang-Undangen_US
dc.titlePolitik Hukum Dalam Pengujian Peraturan Daerah DI Indonesiaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.prodiDoktor Ilmu Hukum
dc.identifier.kodeprodi7301010


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record