| dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator krusial dalam perekonomian. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun diharapkan dapat dirasakan secara merata
oleh semua wilayah. Namun, fenomena yang terjadi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
meningkat tersebut hanya dirasakan oleh wilayah-wilayah tertentu saja atau terjadi disparitas
pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Disparitas pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh
beberapa faktor seperti pembangunan yang terfokus pada wilayah tertentu, perbedaan endowment
factor yang salah satunya yaitu sumberdaya alam, terhambatnya mobilitas faktor produksi berupa
modal maupun tenaga kerja dan perbedaan kondisi demograsi yang berkenaan dengan kondisi
masyarakatnya yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan dan etos kerja. Disparitas
pertumbuhan ekonomi antar wilayah tersebut harus diatasi agar terjadi konvergensi atau kesetaraan
pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
Diparitas pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya terjadi di indonesia. Disparitas
pertumbuhan ekonomi antar wilayah di indonesia tersebut dapat dilihat dari perbedaan rata-rata
kontribusi PDRB setiap wilayah terhadap total PDB indonesia. Berdasarkan data dari badan pusat
statistika (BPS) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, wilayah yang memberikan rata-rata
kontribusi PDRB terhadap total PDB tersebesar yaitu pulau Jawa sebesar 60,7%. Provinsi kedua
yaitu Sumatera yang memiliki porsi rata-rata PDRB terhadap PDB sebesar 21,7%. Provinsi ketiga
yaitu Kalimantan yang memiliki porsi PDRB rata-rata terhadap PDB sebesar 8,9%. Provinsi
Sulawesi yang memiliki porsi rata-rata PDRB terhadap PDB paling terkecil yaitu sulawesi dengan
porsi rata-rata PDRB sebesar 4,5% Disparitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut, diatasi oleh pemerintah dengan
membuat kebijakan pembangunan jangka menengah ke II dan kebijakan pembangunan jangka
menengah ke III. Kebijakan pembangunan jangka menengah ke II diselenggarakan pada tahun
2009 sampai dengan tahun 2014, sedangkan kebijakan pembangunan jangka menengah ke III diselenggarakan pada tahun 2015-2019. Dua kebijakan pembangunan tersebut merupakan
kebijakan lanjutan dari kebijakan pembangunan jangka menengah ke I yang belum memberikan
hasil optimal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Visi utama dari kebijakan
pembangunan jangka menengah ke II dan kebijakan pembangunan jangka menengah ke III yaitu
untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan fokus pembangunan yang dilakukan yaitu
pembangunan pada infrastruktur transportasi dan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (ICT).
Pembangunan infrastruktur transportasi pada saat dilaksanakannya kebijakan jangka
menengah ke II meliputi pembangunan pada infrastruktur transportasi darat, infrastruktur
transportasi udara, dan infrastruktur transportasi laut. Untuk infrastruktur transportasi darat,
pemerintah melakukan pembangunan jalan baru sepanjang 960 km. Untuk transportasi udara,
pemerintah berhasil menyelesaikan pembangunan bandara udara secara total yang meliputi
bandara udara juanda di Sidoarjo, bandara udara Kualanamu di Sumatera utara, bandara
internasional Minangkabau (BIM), bandara udara internasional Lombok, dan lain sebagainya
sehingga menyebabkan penumpang angkutan udara mengalami peningkatan. Untuk infrastruktur
transportasi laut, pemerintah melakukan perbaikan pada fasilitas pelabuhan seperti pergudangan.
dan pemerintah juga melakukan pengerukan arus laut untuk memperdalam dasar laut sehingga
kapal dapat memuat barang atau penumpang lebih banyak. Untuk pembangunan infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi (ICT), pemerintah menyelenggarakan program desa pinter
yang merupakan singkatan dari desa punya internet. Pada program tersebut, pemerintah melakukan
pembangunan jaringan pada beberapa desa yang belum terjangkau internet dan pembagian
komputer secara gratis. | en_US |
