SRA-Law
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/22428
Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum (FH)2024-03-29T14:19:31ZHubungan antara Lamanya Menunggu Waktu Pensiun dan Tingkat Kecemasan pada Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jember
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68034
Hubungan antara Lamanya Menunggu Waktu Pensiun dan Tingkat Kecemasan pada Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jember
Karimauv, Arief
Kecemasan merupakan keadaan relatif yang menggambarkan kondisi emosional berupa
kombinasi antara pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan. Penyebab kecemasan
pada pegawai adalah persiapan menjelang pensiun karena adanya pandangan negatif yang
muncul mengenai kondisi keuangan, kondisi sosial keluarga dan masyarakat. Penelitian ini
bertujuan mengetahui hubungan antara lamanya menunggu waktu pensiun dan tingkat
kecemasan pada pegawai negeri sipil. Pegawai yang akan pensiun diwawancarai
menggunakan kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Skor kemudian dijumlahkan
dan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkat kecemasan. Pada penelitian ini didapatkan
pegawai dengan lama menunggu waktu pensiun 1 tahun tidak mengalami kecemasan
sebanyak 8 orang, 7 orang mengalami kecemasan ringan, dan 3 orang mengalami
kecemasan sedang. Pegawai dengan lama menunggu waktu pensiun 2 tahun didapatkan 10
orang tidak mengalami kecemasan, 4 orang mengalami kecemasan ringan, dan 2 orang
mengalami kecemasan sedang. Hasil uji statistik Spearman menunjukkan nilai signifikansi
sebesar 0,347 (p>0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara
lamanya menunggu waktu pensiun dan tingkat kecemasan pada pegawai negeri sipil di
Universitas Jember.
2015-01-01T00:00:00ZAnalisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Kertas Sudi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010)
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/61614
Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Kertas Sudi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010)
Sujadmiko, Kartika Dwi; Yasa, Wayan I; Floranta, Firman A
Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Adakalanya dalam perjanjian jual beli terjadi permasalahan hukum, sehingga harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2745 K/Pdt/2010 dengan penggugat Martini binti Rakiyan melawan Oei Siok Twan. Permasalahan dalam perjanjian jual beli kertas sudi antara penggugat dan tergugat sebenarnya masuk dalam ranah hukum perdata dengan kategori perbuatan melawan hukum bukan merupakan permasalahan pidana, sehingga penahanan terhadap penggugat adalah sangat merugikan kepentingannya.
2013-01-01T00:00:00ZPELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) – PG SEMBORO DI DESA NOGOSARI, KABUPATEN JEMBER
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/61613
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) – PG SEMBORO DI DESA NOGOSARI, KABUPATEN JEMBER
Wahyu Suryawan Yaqin, Ainul; Wirawan, Tjuk; Indrayati, Rosita
Perkembangan ekonomi menuju pasar bebas membuat semakin dominannya peran swasta dalam perekonomian suatu bangsa, sehingga peran perusahaan terutama perusahaan swasta dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi wajar dan wajib.
Sejak lahirnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selama ini dikenal dengan sifat sukarela menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan BUMN. Tujuan pengaturan PKBL ini adalah untuk mendorong perusahaan agar berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi PTPN XI-PG Semboro yang telah melaksanakan PKBL selama 5 tahun terakhir mengalami protes keras oleh masyarakat desa Nogosari melalui Himpunan Masyarakat Tani Nogosari (HMTN), protes tersebut dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat desa Nogosari yang rendah. Bentuk pelaksanaan PKBL PTPN XI-PG Semboro perlu diperbaiki agar lebih efektif dan bermanfaat dan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tumpang tindih turut mewarnai permasalahan perundang-undangan di negeri ini.
2013-01-01T00:00:00ZWewenang Bupati Jember Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/59238
Wewenang Bupati Jember Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Purnomo, Dedy; Anggraini, Rini; Oka Ana, Ida Bagus
Pemerintah Indonesia di dalam memajukan kesehatan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang kesehatan mempunyaiKesehatan bagi masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu negara. Tingkat kesehatan masyarakat yang baik merupakan gambaran suatu keberhasilan dan tingkat kemakmuran suatu negara. Kesehatan masyarakat bisa dikatakan sebagai hak asasi manusia. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Mata Anggaran
Kegiatan (MAK) belanja bantuan sosial. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanankan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pemerintah Daerah Provensi/Kabupaten/ Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang Optimal.
2013-01-01T00:00:00Z