Browsing by Title
Now showing items 61020-61039 of 87876
-
PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(UNEJ, 2014)Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak ... -
Pengaturan Doktrin Fair Use Dalam Hal Fotokopi Buku Digunakan Untuk Kepentingan Pendidikan (Studi Perbandingan Hukum Antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan United States Copyright Act 1976) Setting of Fair Use Doctrine in the Photocopy Book Used for Educational Interest (Law Comparative Study Between Indonesian Copyright Law and the United States Copyright Law)
(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2020, 2020-01-30)Berne Convention untuk pertama kalinya mengatur mengenai pembatasan yang diatur di dalam Article 9 Berne Convention. Indonesia sebagai negara anggota turut mengadopsi ketentuan mengenai pengecualian hak cipta dengan ... -
Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021-07)Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hadir Lembaga negara baru yaki Mahkamah Konstitusi, selain Dewan Perwakilan Daerah dan Komisi Yudisial. Sebelumnya, pelaku kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah ... -
PENGATURAN INTENSITAS LAMPU DENGAN REMOTE CONTROL DAN TAMPILAN INTENSITAS
(2013-12-24)Proyek akhir ini merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penganturan intensitas lampu dengan remote control dan dimana intensitas cahaya tersebut akan ditampilkan secara visual dengan LCD, diharapkan ... -
Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia
(Fakultas Hukum, 2021-11-05)Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia mempunyai dampak yang besar terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat,tidak terkecuali perumahan.pertumbuhan penduduk yang sangat pesat harus pula diikuti dengan pengembangan ... -
PENGATURAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROSES PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-01-19)Banyak pihak yang memahami bahwa pemakzulan merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Sesungguhnya arti pemakzulan sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga ... -
Pengaturan Mandatori Biofuel Yang Berbentuk Green Jet Avtur-J100 Dari Bahan Baku Minyak Kelapa Sawit Sebagai Penerapan Green Airline Companies Maskapai Penerbangan Nasional
(FAKULTAS HUKUM, 2021-02-02)Bab Pertama berisikan Pendahuluan, uraian mengenai Pengaturan Mandatori biofuel Yang Berbentuk Green Jet Avtur-J100 Dari Bahan Baku Minyak Kelapa Sawit Sebagai Penerapan Green Airline Companies Maskapai Penerbangan Nasional. ... -
Pengaturan Nutrisi Pupuk Daun Menggunakan Kultur Teknik Aeroponik Terhadap Umbi Kentang G0 (Solanum tuberosum L.) Varietas Atlantik
(Fakultas pertanian, 2023-07-18)Ketersediaan benih kentang yang terbatas menyebabnya fluktuasi produksi kentang nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala produksi kentang nasional adalah ketersediaan benih kentang yang ... -
Pengaturan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Di Indonesia
(2018-08-21)Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak sebagai sumber energi. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Pemerintah ... -
Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dalam Hukum Pertanahan Menurut Hukum Adat
(FAKULTAS HUKUM, 2020-07-20)Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa sebagai pendukung berdirinya suatu negara. Di Negara yang masyarakatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah ... -
Pengaturan Post Notifikasi Dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) Sebagai Upaya Mencegah Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat
(2019-09-10)Keberadaan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha ... -
PENGATURAN RECALL DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS BERDASAR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2013-12-11)Menurut ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Anggota dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur ... -
PENGATURAN RECALL DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS BERDASAR UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2014-01-20)Menurut ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Anggota dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur ... -
PENGATURAN SENGKETA PILKADA DAN ANTISIPASI HUKUMNYA TERHADAP BERBAGAI PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN PILKADA (Kajian Yuridis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)
(2014-01-24)Aktor-aktor utama yang berperan sentral dalam proses Pilkada adalah rakyat, Partai Politik, kandidat itu sendiri, dan calon independen. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Lembaga Penyelenggara Pilkada ... -
Pengaturan Sistem Kerja Perawat dalam Masa Krisis Kesehatan: Pengalaman Pembelajaran dari Pandemi COVID-19
(KHD Production, 2020-11-01)Seluruh negara di dunia hingga saat ini masih berusaha untuk melawan virus corona. Jumlah kasus yang diakibatkan oleh virus corona terus bertambah denganbeberapa melaporkan kesembuhan, namun tidak sedikit juga yang ... -
PENGATURAN SOAL PENGELOLAAN GAMBUT PERLU DITINJAU ULANG
(2017-06-20)Pemerintah Indonesia telah men gundangkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelo laan Ekosistem Gambut pada tang gal 15 September 2014 alu, selan jutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan ... -
Pengaturan Syarat Minimal Pendidikan Kepala Desa
(2018-12-03)Pengertian desa diatur dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Otonomi desa merupakan pengakuan negara terhadap sistem pemerintahan desa yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal ... -
PENGATURAN TATA NIAGA TIKET PADA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DAN WINGS AIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Studi Putusan Nomor : 10/KPPU-L/2009)
(2017-11-03)Maraknya perkara penetapan harga yang merupakan suatu jenis dari perjanjian yang mutlak dilarang, banyak menarik perhatian masyarakat, salah satunya pada perkara nomor: 10/KPPU-L/2009 mengenai kesepakatan penetapan komisi ... -
PENGATURAN TATANIAGA GULA NASIONAL DALAM MENCIPTAKAN SWASEMBADA GULA
(2015-12-07)rah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ... -
Pengaturan terhadap Keberadaan Tanah Terlantar dengan Status Hak Guna Usaha PT. Perusahaan Perkebunan Tratak
(2019-09-02)Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa ...