Browsing by Title
Now showing items 12492-12511 of 87938
-
ASPEK HUKUM PENETAPAN TARIF DALAM PELAYANAN JASA TAKSI DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, TEGAL DAN PURWOKERTO PROPINSI JAWA TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-I/2009)
(2014-10-24)Berdasarkan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah pertama, 1. 1. Proses penentuan tarif taksi yang terjadi di dalam pelayanan jasa taksi yang berlaku di Jawa Tengah merupakan hasil suatu ... -
ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ( OJK)
(2014-01-21)Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tekhnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini ... -
Aspek Hukum Pengalihan Pengawasan Perbankan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
(UNEJ, 2013)Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tekhnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk ... -
ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ( OJK)
(2013-12-13)Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tekhnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk ... -
ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN BANK CENTURY OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI BANK MUTIARA
(2014-01-20)Bank merupakan salah satu organ yang mempunyai fungsi penting dalam perekonomian. Perbankan merupakan salah satu dari mata rantai bisnis secara makro. Apabila salah satu mata rantai mengalami kesulitan, maka akan dapat ... -
ASPEK HUKUM PENGATURAN TRANSFER DANA MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI
(2014-01-27)Keberadaan UU No. 10 Tahun 1998 belum memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum terhadap nasabah. Pasal 6 huruf e, Undang-undang Perbankan menyatakan “usaha bank umum meliputi: memindahkan uang, baik untuk ... -
Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Melalui Lembaga Perbankan Dalam Hal Terjadi Likuidasi
(2013-12-02)Keberadaan UU No. 10 Tahun 1998 belum memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum terhadap nasabah. Pasal 6 huruf e, Undang-undang Perbankan menyatakan “usaha bank umum meliputi: memindahkan uang, baik untuk ... -
Aspek Hukum Pengaturan Transfer Dana Melalui Lembaga Perbankan Dalam Hal Terjadi Likuidasi
(2013-09-18)Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah kepastian penyampaian dana yang ditransfer kepada penerima sudah sesuai dengan undangundang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, apa akibat hukum status ... -
Aspek Hukum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan pada Masyarakat Osing di Kabupaten Banyuwangi
(Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021-12-13)Saat ini Pemerintah Daerah sedang membahas program pemberdayaan masyarakat dalam wujud Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bagian dari pelaksanaaan Program ... -
ASPEK HUKUM PENILAIAN TERHADAP COLLATERAL DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
(2016-01-18)Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang oleh bank. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara bank dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar ... -
ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET”,
(2014-01-24)Kredit Usaha Rakyat terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu Kredit Usaha Rakyat Ritel, Mikro dan Linkage. Khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Indonesia hanya menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk ... -
ASPEK HUKUM PENJUALAN LELANG PUPUK DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero) KEBUN KERTOSARI JEMBER
(2014-01-24)PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Didapatkan prosedur pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ... -
ASPEK HUKUM PENYALURAN KREDIT USAHA RUMAH TANGGA DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011 DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011 DIKELUARKANNYA SURAT EDARAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN NOMOR 36 / UI.2.00.22 2 / 2011
(2013-12-16)Kredit Krista yang dikhususkan hanya untuk para wanita pengusaha dibuat karena pada dasarnya kaum perempuan ini merasa terpanggil untuk bekerja apa saja demi menyelamatkan kehidupan ekonomi rumah tangganya. Seiring ... -
Aspek hukum perjanjian pemberian kuasa menjual dalam jual beli tanah hak milik
(2015-12-28)Manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa selalu membutuhkan jasa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya . hal ini membuktikan bahwa setiap orang tidak mungkin bisa hidup sendiri sehingga diperlukan suatu hubungan ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN KERETA API ANTARA PT. INKA DENGAN PT. KA (PERSERO) DI MADIUN
(2015-01-09)Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan golongan namun tetap menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Upaya bangsa Indonesia dalam perkembangannya banyak melakukan pembangunan ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT
(2013-12-04)Kartu kredit atau Credit Card merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak maju. Hal tersebut dilatar belakangi ... -
ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT
(UNEJ, 2013)Batas maksimum suku bunga kartu kredit diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Untuk penekanan terkait besarnya nominal batas suku ... -
ASPEK HUKUM PERJANJlAN JUAL-BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
(2018-04-13)E-commerce merupakan fenomena baru, kehadirannya disamping membawa kemudahan juga menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan hukum. Namun demikian bukan berarti kita harus menghindarinya melainkan kita harus ... -
ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BEDA WARGA NEGARA MELALUI JASA PERANTARA MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
(2014-01-21)Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan ... -
ASPEK HUKUM PERKAWINAN DENGAN WALI MUJBIR BERDASARKAN HUKUM ISLAM
(2014-01-22)Dalam hukum Islam salah satu wali dalam perkawinan adalah wali mujbir, yaitu wali yang bisa / boleh menikahkan anak gadisnya di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan (calon ...